← Direktori peneliti
S.Muchtadin Al Attas,S.H.,M.H.
Ilmu Hukum · Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Asisten Ahli · Pendidikan S2 · Universitas Sulawesi Barat
3Penelitian
3Pengabdian
0Publikasi
0IP
Bidang keahlian
Aktif pada tahun kegiatan 2025 - 2026.
Kegiatan terbaru
Politik Hukum Implementasi KUHP Nasional: Inventarisasi Perbuatan Tercela dalam Hukum Adat Mandar sebagai Dasar Formulasi Delik Lokal dalam Peraturan Daerah
Model Penyelesaian Konflik Hukum Konservasi Ikan Terbang dan Budaya Mattallo' Berbasis Economic Analysis of Law di Sulawesi Barat
PENGUATAN TATA KELOLA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MELALUI PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAN STANDARISASI PRODUK HUKUM DI UNIVERSITAS SULAWESIBARAT
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KELURAHAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN BANGGAE
Efektivitas Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (Traditional Knowledge) Berbasis Indikasi Geografis dalam Pengembangan Potensi Minyak Mandar di Kabupaten Majene
Politik Hukum Implementasi KUHP Nasional: Inventarisasi Perbuatan Tercela dalam Hukum Adat Mandar sebagai Dasar Formulasi Delik Lokal dalam Peraturan Daerah
Model Penyelesaian Konflik Hukum Konservasi Ikan Terbang dan Budaya Mattallo' Berbasis Economic Analysis of Law di Sulawesi Barat
Efektivitas Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal (Traditional Knowledge) Berbasis Indikasi Geografis dalam Pengembangan Potensi Minyak Mandar di Kabupaten Majene
PENGUATAN TATA KELOLA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MELALUI PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAN STANDARISASI PRODUK HUKUM DI UNIVERSITAS SULAWESIBARAT
PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN KELURAHAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DI KELURAHAN BANGGAE
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANAH DAN SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPPFBT) DI DESA NAPO KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Belum ada publikasi yang tercatat.
Belum ada ip yang tercatat.
Data bersumber dari kegiatan P4M yang berstatus didanai atau selesai. Publikasi dan IP dicatat atas nama ketua kegiatan.